Adat Masyarakat Bali dalam Penanggulangan Kemiskinan

Oleh: Alizar Isna

Abstract:

The execution experience of poor empowerment program at Kabupaten Gianyar shows coherence with Stavenhagen’s thesis that responsive and participative public policy associated with ethno development concept. This concept asserts that development resources properly not dropped from outside, but as possible using whatever exists on that society itself. Ethno development also mean that people (include isolated ethnic) having control with their land, resources, social organization and culture, and most important (in relation with state institution), they free to negotiate with state about relation forms that they wanted.

Keywords: Kabupaten Gianyar, ethno development.

Pendahuluan

Studi kebijakan publik (public policy) memandang kebijakan atau program sebagai suatu instrumen yang dipergunakan oleh pemerintah untuk melakukan perubahan sosial dan ekonomi dalam masyarakat.1 Selain itu, kebijakan publik juga dapat dipandang sebagai instrumen untuk memecahkan masalah publik (public problem) yang tidak dapat dipecahkan oleh masyarakat sehingga mem-butuhkan campur tangan pemerintah.

Kebijakan swasembada pangan (beras) merupakan salah satu contoh kebijakan publik. Melalui kebijakan tersebut pemerintah bermaksud memenuhi kebutuhan pangan rakyat, baik dalam dimensi ketersediaan, stabilitas, maupun akses. Meskipun demikian, pada akhirnya kebijakan swasembada pangan juga berdampak pada menurunnya nilai tukar petani dari sektor pertanian, berubahnya pola mata pencaharian petani, serta meningkatnya arus urbanisasi, dan transmigrasi. Tujuan dan dampak dari kebijakan tersebut merupakan bentuk-bentuk perubahan dalam masyarakat. Dalam perspektif studi kebijakan, tujuan yang ingin diwujudkan kebijakan swasembada pangan merupakan intended consequences, sedangkan dampak kebijakan tersebut merupakan bentuk unintended consequences.2

Selain persoalan dimensi dampak, kinerja suatu kebijakan yang tampak pada keberlanjutan (sustainability) kebijakan serta tercapainya tujuan dan dampak yang diinginkan merupakan perhatian besar studi kebijakan publik, terutama studi implementasi (pelaksanaan) kebijakan.3 Studi implementasi kebijakan adalah studi yang mempersoalkan proses pelaksanaan kebijakan pemerintah. Pelaksanaan kebijakan merupakan langkah yang sangat penting dalam proses kebijakan. Tanpa pelaksanaan, suatu kebijakan hanyalah sekadar sebuah dokumen yang tidak bermakna dalam kehidupan masyarakat.4

Baca artikel lengkap: 9-adat-masyarakat-bali-dalam-penanggulangan-kemiskinan